Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Selama Musim Kemarau

Nabire, Papua Tengah – Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, S.H., mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama musim kemarau yang sedang berlangsung di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Menurut Melkias Keiya, kondisi musim kemarau dapat meningkatkan berbagai potensi risiko, baik saat masyarakat beraktivitas di kawasan sungai, rawa-rawa, maupun ketika melakukan kegiatan berburu di hutan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan diri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan.

Ia mengingatkan agar warga lebih berhati-hati ketika berada di daerah perairan yang berpotensi menjadi habitat buaya serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sebelum melakukan aktivitas di hutan. Masyarakat juga dianjurkan untuk tidak beraktivitas seorang diri di lokasi yang berisiko tinggi dan segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang dapat mengancam keselamatan warga.

Selain itu, Melkias Keiya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong, saling mengingatkan, dan menjaga persatuan demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama musim kemarau.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Meepago untuk mengutamakan keselamatan, menjaga keluarga, dan bersama-sama memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Kewaspadaan adalah kunci untuk mencegah terjadinya musibah," ujar Melkias Keiya.

Imbauan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai potensi bahaya selama musim kemarau, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Kepala Suku Besar Meepago: Pemerintah Daerah Harus Menghidupkan Ekonomi Rakyat untuk Menjaga Stabilitas Papua Tengah.

KEPSU NEWS | Nabire, Papua Tengah – Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, SH, mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pemerintah delapan kabupaten untuk memperkuat komitmen dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.

Menurut Melkias Keiya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran.

Ia menilai bahwa tersendatnya pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, kelembagaan adat, serta berbagai bentuk hibah dan program pemberdayaan masyarakat, berpotensi memperlambat peredaran ekonomi di daerah.

"Ketika roda ekonomi masyarakat tidak bergerak, daya beli melemah dan kesempatan memperoleh penghasilan semakin terbatas. Kondisi seperti ini, menurut penilaian saya, dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan sosial, termasuk pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat," ujar Melkias Keiya.

Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan keamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mempercepat penyaluran program pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata.

Melkias Keiya juga mengingatkan bahwa apabila persoalan ekonomi masyarakat tidak segera mendapat perhatian serius, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya ketegangan sosial yang pada akhirnya berpotensi berdampak terhadap hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Stabilitas keamanan akan lebih mudah diwujudkan apabila masyarakat memiliki pekerjaan, pendapatan, dan harapan terhadap masa depan," katanya.

Sebagai Kepala Suku Besar Wilayah Meepago, Melkias Keiya berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Ia menegaskan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang apabila seluruh elemen pemerintahan mampu bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Papua Tengah membutuhkan pemerintahan yang mampu menghidupkan ekonomi rakyat. Ketika masyarakat sejahtera, keamanan, ketertiban, dan kedamaian akan tumbuh dengan sendirinya. Mari kita membangun Papua Tengah melalui kolaborasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," 

tutup 

Melkias Keiya, SH, Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah.

TANGGAPAN RESMI Terkait Pertemuan Tapal Batas Kapiraya

TANGGAPAN RESMI

Terkait Pertemuan Tapal Batas Kapiraya

Saya, Melkias Keiya, SH, Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, menyampaikan sikap tegas sebagai berikut:

Legitimasi Adat Harus Jelas

Penyelesaian persoalan tapal batas Kapiraya bukan ruang untuk manuver pribadi atau kepentingan terselubung. Setiap pertemuan yang mengatasnamakan suku besar harus memiliki legitimasi adat yang sah dan terkoordinasi dengan pemangku kepentingan resmi, baik di tingkat daerah maupun provinsi.

Tidak Ada Ruang untuk Kepala Suku Abal-abal

Kami menegaskan bahwa siapapun yang bergerak tanpa mandat struktural adat dan tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah — mulai dari kementerian terkait, gubernur, hingga pemerintah kabupaten/kota — patut dipertanyakan kapasitas dan kewenangannya.

Urusan tapal batas bukan bahan konsumsi blog atau pencitraan pribadi.

Menghormati Proses Dialog Damai

Pertemuan dengan masyarakat adat Suku Kamoro adalah langkah baik jika dilakukan dalam kerangka hukum, adat, dan koordinasi formal. Prinsip perdamaian harus dijunjung tinggi, tetapi tidak boleh mengabaikan hak ulayat dan sejarah pengorbanan masyarakat Mee di Kapiraya.

Kapiraya Adalah Isu Sensitif dan Serius

Sebagaimana telah terjadi tiga kali konflik sebelumnya, persoalan ini menyangkut harga diri, hak adat, dan keselamatan masyarakat. Maka setiap langkah harus transparan, terukur, dan tidak boleh ditunggangi kepentingan politik maupun ekonomi.

Seruan untuk Tertib dan Terkoordinasi

Saya mengimbau seluruh pihak yang mengatasnamakan suku atau adat untuk menghentikan pernyataan sepihak tanpa koordinasi resmi. Jika ingin mempercepat penyelesaian, mari duduk bersama dalam forum resmi yang difasilitasi pemerintah dan lembaga adat yang sah.

Penegasan

Wilayah Meepago terdiri dari 19 suku besar, dan setiap keputusan yang menyangkut tapal batas harus melalui mekanisme adat yang benar serta melibatkan unsur pemerintahan yang berwenang.

Kami tetap membuka ruang dialog damai, tetapi tidak memberi ruang bagi kepentingan tersembunyi di balik layar.

Kapiraya bukan panggung pencitraan.

Kapiraya adalah martabat. mk

HASIL SURVEI ADAT KEPSU NEWS:

Logo-Kepsu-PPT

PolaKehidupan Orang Papua, Dari Penolakan Menuju Penerimaan

Kepsu News – Papua Tengah, 17 Januari 2026
Berdasarkan hasil survei adat dan pengamatan sosial yang dilakukan Kepsu News di wilayah adat Meepago dan sejumlah wilayah Papua Tengah, ditemukan pola kehidupan masyarakat yang terus berulang dari generasi ke generasi, yakni: sesuatu yang dibenci di awal, namun pada akhirnya diterima, dinikmati, bahkan diperebutkan.

Survei ini menggali pengalaman hidup masyarakat adat, baik dalam konteks pangan, lingkungan, kebijakan pembangunan, hingga kepemimpinan dan iman.

Ikan, Udang, dan Pergeseran Nilai Alam
Hasil survei mencatat bahwa pada awal kemunculannya, ikan mas yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bonamo sempat ditolak dan tidak dikonsumsi karena dianggap bukan bagian dari ekosistem asli. Sebaliknya, ikan asli Papua bernama Binei justru perlahan menghilang dan kini semakin sulit ditemukan. Ironisnya, ikan yang dahulu dibenci kini menjadi konsumsi utama masyarakat.

Fenomena serupa juga terjadi pada udang. Udang asli yang dahulu melimpah mulai menghilang, lalu muncul udang batu. Pada fase awal, udang batu dimaki dan ditolak, namun seiring waktu justru diterima dan dikonsumsi secara luas.

Perubahan Pola Konsumsi dan Kebiasaan Sosial
Dalam aspek lain, survei Kepsu News juga mencatat perubahan pada pola konsumsi masyarakat, termasuk pada hewan seperti tikus. Tikus tanah asli menghilang, digantikan oleh tikus padi yang pada akhirnya dikonsumsi. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terpaksa akibat perubahan lingkungan dan kebiasaan hidup.

Program Pemerintah dan Siklus Penolakan
Tidak hanya dalam aspek alam, pola yang sama juga terjadi dalam kebijakan publik. Sejumlah program pemerintah seperti IDT, BANDES, RESPECT, PROSPECT, TURKAM, hingga Dana Desa, hampir selalu mengalami penolakan, kecurigaan, dan kritik keras pada tahap awal. Namun setelah program berjalan dan manfaat dirasakan, penerimaan masyarakat meningkat secara signifikan.

Survei Kepsu News menilai bahwa pola ini juga muncul setiap momentum politik, termasuk pemilihan bupati dan gubernur. Figur pemimpin seringkali dibenci, diragukan, bahkan diolok pada awal kemunculan, namun kemudian diterima ketika karakter dan manfaat kepemimpinannya terlihat.

Refleksi Adat, Iman, dan Kepemimpinan
Hasil survei ini juga dikaitkan dengan nilai-nilai iman dan sejarah spiritual masyarakat Papua. Dalam catatan reflektif, Kepsu News mencatat kemiripan pola ini dengan kisah Zakheus dan bahkan perjalanan Tuhan Yesus Kristus yang pada awalnya ditolak dan dibenci, namun akhirnya diakui kebenaran-Nya.

Kesimpulan Survei
Kepsu News menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ikan, udang, program, atau figur pemimpin, melainkan pada karakter manusia yang cenderung menolak sebelum mengenal, dan baru menerima setelah merasakan manfaat.

Survei adat ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat Papua agar lebih bijak dalam menilai perubahan, menjaga nilai asli, serta tidak mengulangi kesalahan sosial yang sama dalam menyikapi kepemimpinan dan pembangunan di tanah Papua.<<keiyam>>

— Kepsu News: Fakta "Widogitaida Bokai"

Kepala Suku Besar Meepago Tegaskan Tapal Batas Harus Didahului Kesepakatan Adat.

Kepala Suku Besar Meepago Tegaskan Tapal Batas Harus Didahului Kesepakatan Adat

KEPSU NEWS – Papua Tengah, 18 Januari 2026,
Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, SH, menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas antar kabupaten, khususnya antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika, wajib didahului oleh kesepakatan adat, sebelum ditetapkan secara administratif oleh pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Melkias Keiya menanggapi pernyataan Dewan Adat Suku Mee Papua Selatan serta komitmen Bupati Deiyai, Melkianus Mote, yang menyatakan kesiapan menyelesaikan tapal batas Deiyai–Mimika melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

“Kami mengapresiasi niat baik dan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tapal batas secara damai. Namun perlu ditegaskan bahwa tapal batas pemerintah tidak boleh mendahului tapal batas adat. Adat sudah ada jauh sebelum negara hadir di Tanah Papua,” tegas Melkias Keiya kepada Kepsu News.

Menurutnya, wilayah adat, dusun, sungai, dan batas alam merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan masyarakat adat.

Melkias menilai, pembangunan gapura tapal batas, kantor distrik persiapan, maupun fasilitas pemerintahan lainnya harus memastikan tidak melanggar wilayah dusun adat pihak lain. Ia mengingatkan bahwa klaim sepihak atas wilayah dan identitas adat tanpa verifikasi yang sah berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

“Kami sependapat dengan pandangan tokoh pemuda dan lembaga masyarakat sipil di Deiyai yang menekankan pentingnya menghormati tatanan hidup sosial antar suku yang telah terjalin lama. Penyelesaian tapal batas tidak boleh mengorbankan adat, martabat manusia, dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendukung seruan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah turun tangan secara aktif memfasilitasi penyelesaian tapal batas berbasis adat dan konstitusi, dengan melibatkan kepala suku, tetua adat, dan lembaga adat yang sah dari masing-masing wilayah.

“Adat bukan penghambat pembangunan. Justru adat adalah fondasi agar pembangunan berjalan adil, damai, dan berkelanjutan. Jika adat diabaikan, maka konflik dan korban jiwa akan terus berulang,” tegasnya.

Kepala Suku Besar Meepago mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi isu-isu kepentingan politik maupun jabatan, serta menjaga persaudaraan antar suku di wilayah perbatasan.

“Tapal batas bukan sekadar garis wilayah, tetapi menyangkut masa depan generasi Papua Tengah,” pungkasnya.

(Kepsu News)

Orang-orang Papua dan Tantangan Kemandirian Ekonomi: Analisis Realitas dan Peluang

Orang-orang Papua dan Tantangan Kemandirian Ekonomi: Analisis Realitas dan Peluang

Oleh: Redaksi Kepsu News – Papua Tengah

Papua dikenal sebagai tanah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya yang unik. Namun, dari sisi ekonomi, masyarakat asli Papua masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian dan pengembangan usaha. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi yang dimiliki dan kemampuan memanfaatkannya secara optimal.

1. Keterbatasan Kepemilikan Perusahaan dan Usaha Produktif

Observasi sosial-ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar orang Papua, termasuk mereka yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Republik Indonesia, belum memiliki perusahaan yang mapan atau usaha kecil menengah yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan peluang ekonomi masih belum maksimal, meskipun potensi finansial dan pengaruh politik seharusnya bisa membuka jalan untuk pengembangan usaha produktif. Ketidakterlibatan dalam bisnis mandiri berimplikasi pada rendahnya ketahanan ekonomi masyarakat secara umum, serta keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja lokal yang berkelanjutan.

2. Rendahnya Motivasi Usaha Petani dan Pedagang Kecil

Sektor pertanian, yang seharusnya menjadi fondasi ekonomi lokal, juga menghadapi kendala. Banyak petani, terutama pengelola komoditas seperti kakilima, tidak termotivasi untuk menjual hasil panen mereka secara optimal, sementara pedagang kecil pun menunjukkan kecenderungan malas atau tidak aktif dalam mengembangkan pasar. Fenomena ini menandakan adanya gap antara potensi produksi dan distribusi, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Sosial dan Kultural

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Papua. Salah satunya adalah kebiasaan hidup yang memprioritaskan ketergantungan pada bantuan eksternal atau fasilitas yang tersedia daripada usaha mandiri. Hal ini seringkali disebut sebagai “dimanjakan oleh Tuhan”, yaitu keyakinan bahwa kebutuhan akan terpenuhi secara ilahi, sehingga mengurangi dorongan untuk berinovasi atau mengembangkan usaha pribadi.

4. Peluang dan Rekomendasi

Meskipun demikian, tantangan ini membuka peluang bagi pendekatan strategis berbasis komunitas dan pendidikan kewirausahaan. Beberapa rekomendasi antara lain:

Penguatan pendidikan kewirausahaan sejak usia dini, agar generasi muda mampu melihat peluang usaha yang relevan dengan kondisi lokal.

Fasilitasi akses modal dan pelatihan manajemen usaha bagi pejabat dan masyarakat yang memiliki potensi untuk mengelola bisnis produktif.

Pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi lokal, terutama di sektor pertanian, untuk meningkatkan motivasi dan efisiensi pemasaran.

Penyuluhan tentang nilai kerja mandiri dan produktif, tanpa mengurangi spiritualitas dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Papua.

Kesimpulannya, masyarakat Papua memiliki potensi luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam maupun budaya. Tantangan utama bukan pada ketersediaan potensi, tetapi pada pemanfaatan dan motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan strategi yang tepat, ketergantungan pada bantuan eksternal dapat dikurangi, dan Papua dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi yang sejati.keiyam.

TANAH PAPUA ADALAH TANAH SPESIES SURGA.

TANAH PAPUA ADALAH TANAH SPESIES SURGA

Tanah Papua adalah tanah spesies surga, karena diciptakan dan ditetapkan oleh Tuhan dengan kekayaan kehidupan yang khas, unik, dan tidak ditemukan di tempat lain. Keanekaragaman manusia, alam, hutan, gunung, sungai, dan seluruh makhluk hidup di atas Tanah Papua merupakan bagian dari rancangan ilahi yang mencerminkan kemuliaan surga di bumi.

Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna sesuai kehendak-Nya (Kejadian 1:31). Kekayaan spesies dan kehidupan di Tanah Papua bukan kebetulan, melainkan mandat Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, dan diwariskan secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, merusak Tanah Papua sama dengan merusak karya ciptaan Tuhan. Menjaga Tanah Papua berarti menjaga kehendak Tuhan, menghormati kehidupan, dan mempertahankan nilai-nilai surga yang telah Tuhan tanamkan di atas tanah ini.

Tanah Papua bukan sekadar wilayah geografis, tetapi ruang kehidupan yang kudus, tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui ciptaan dan manusia yang hidup di dalamnya.

Tanah Papua dijaga, kehidupan dilindungi, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan.<<keiyam√